Perairan Sekitar Taman Nasional Ujung Kulon Masuk Wilayah Usaha Pertambangan, Aspek Lingkungan Jadi Sorotan - Warta Global Banten

Mobile Menu

Top Ads

Serang

More News

logoblog

Perairan Sekitar Taman Nasional Ujung Kulon Masuk Wilayah Usaha Pertambangan, Aspek Lingkungan Jadi Sorotan

Wednesday, 18 November 2026

BANTEN – Penetapan wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) melalui keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memunculkan perhatian terhadap aspek perlindungan lingkungan dan kesesuaian tata ruang di kawasan konservasi tersebut.

Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Keputusan tersebut menggantikan ketentuan sebelumnya, yakni Keputusan Menteri ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Dinas ESDM Provinsi Banten, keputusan tersebut berlaku sejak 12 Februari 2026. Penetapan wilayah pertambangan di Banten mencakup tiga kategori, yakni Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy, menjelaskan bahwa penetapan wilayah pertambangan tersebut telah melalui koordinasi dengan pemerintah daerah.

Namun, penetapan suatu wilayah sebagai WUP tidak serta-merta memberikan keleluasaan bagi kegiatan pertambangan untuk langsung beroperasi. Pemanfaatan kawasan tetap harus mengacu pada ketentuan tata ruang yang berlaku di masing-masing kabupaten/kota.

Salah satu persyaratan utama dalam penerbitan izin adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

Ketentuan tersebut menjadi penting, terutama karena wilayah yang menjadi perhatian berada di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, kawasan konservasi yang memiliki fungsi ekologis strategis dan menjadi habitat berbagai keanekaragaman hayati, termasuk badak jawa.

Penetapan WUP Bukan Izin Operasional Tambang

Dalam diktum keputusan Menteri ESDM tersebut, WUP ditetapkan sebagai dasar bagi Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya untuk menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

Penetapan WIUP dapat mencakup wilayah pertambangan mineral logam, batubara, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan, dengan tetap memperhatikan kriteria serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Artinya, terdapat tahapan administratif dan perizinan yang harus dipenuhi sebelum suatu kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan.

Keputusan tersebut juga mengatur bahwa Wilayah Pertambangan Rakyat menjadi dasar penerbitan izin pertambangan rakyat. Sementara itu, Wilayah Pencadangan Negara dapat diusahakan sebagian atau seluruhnya melalui perubahan status menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK), sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, pencantuman suatu kawasan dalam peta wilayah pertambangan perlu dibedakan dari pemberian izin operasional untuk melakukan eksplorasi maupun eksploitasi sumber daya mineral.

Perlindungan Kawasan Konservasi Perlu Menjadi Perhatian

Meski demikian, penetapan wilayah pertambangan di sekitar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon memerlukan perhatian serius dari aspek lingkungan hidup.

Kawasan Ujung Kulon bukan sekadar wilayah geografis, melainkan kawasan konservasi dengan nilai ekologis penting, termasuk keberadaan habitat satwa langka dan ekosistem pesisir serta laut.

Karena itu, kesesuaian antara peta wilayah pertambangan, rencana tata ruang daerah, dan ketentuan perlindungan kawasan konservasi menjadi aspek yang perlu dipastikan secara cermat.

Pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga perlu memastikan bahwa setiap tahapan penetapan wilayah izin maupun pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan ketentuan perlindungan lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kejelasan mengenai koordinat wilayah, batas kawasan konservasi, jenis potensi mineral, serta status pemanfaatan ruang menjadi informasi penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun konflik pemanfaatan kawasan.

Pada akhirnya, penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tidak hanya perlu dilihat dari perspektif pengelolaan sumber daya mineral, tetapi juga dari konsistensi kebijakan tata ruang dan komitmen negara dalam melindungi kawasan konservasi.

Transparansi peta wilayah pertambangan dan kepastian hukum dalam setiap tahapan perizinan menjadi penting agar kebijakan pengelolaan sumber daya alam tetap berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan hidup.