
Warta Global Banten | Pandeglang, 16 November 2026 — Rencana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai penolakan dari pemerintah daerah dan masyarakat. Selain memunculkan kekhawatiran terhadap keselamatan satwa langka tersebut, wacana relokasi yang disampaikan Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum COP31 di Turki, Kamis (12/11/2026), juga memantik pertanyaan publik mengenai kepentingan lain di balik rencana tersebut.
Alasan utama yang mengemuka dalam wacana pemindahan itu adalah mitigasi risiko bencana, khususnya potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Namun, argumentasi tersebut dinilai belum cukup untuk membenarkan pemindahan satwa yang selama ini menjadikan Ujung Kulon sebagai habitat alaminya.
Penolakan datang dari Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi. Ia mengingatkan bahwa pemindahan badak dalam jarak sekitar 1.000 kilometer bukan perkara sederhana. Risiko kegagalan translokasi, menurutnya, harus menjadi pertimbangan serius, terlebih pengalaman pemindahan badak di dalam kawasan Ujung Kulon pada November 2025 berakhir dengan kematian seekor badak bernama Musofa.
Iing juga menilai keberadaan Badak Jawa memiliki arti penting bagi identitas dan kebanggaan masyarakat Pandeglang.
"Kalau badak Jawa dipindahkan, secara otomatis ikon dan kebanggaan Kabupaten Pandeglang ikut hilang. Logika sederhananya, translokasi saja bisa gagal, apalagi lintas pulau," ujarnya, Sabtu (14/11/2026).
Penolakan serupa disuarakan masyarakat setempat. Melalui Boyaudin, aliansi warga menyampaikan pesan agar pemerintah tidak terburu-buru memindahkan satwa tersebut dari habitat aslinya.
"Biarkan Badak Jawa hidup di rumahnya sendiri: Ujung Kulon."
Perdebatan Ekologis dan Kelayakan Habitat Baru
Perdebatan mengenai relokasi Badak Jawa juga berkembang di media sosial. Sejumlah warganet mempertanyakan urgensi pemindahan dengan mengangkat pengalaman tsunami Selat Sunda pada 2018, ketika tidak dilaporkan adanya korban badak di kawasan tersebut.
Publik juga menyoroti perubahan morfologi Gunung Anak Krakatau pascaerupsi 2018, termasuk penyusutan volumenya yang disebut mencapai sekitar 0,131 kilometer kubik. Meski demikian, perubahan tersebut tidak serta-merta menghilangkan potensi bahaya tsunami, sehingga penilaian risiko tetap membutuhkan kajian kebencanaan yang komprehensif.
Aspek ekologis menjadi persoalan lain yang tidak kalah penting. Ujung Kulon memiliki karakteristik hutan hujan tropis yang lembap dengan curah hujan sekitar 3.140 milimeter per tahun. Sementara itu, Alas Purwo memiliki karakteristik iklim dan ekosistem yang berbeda, dengan curah hujan sekitar 1.000–1.500 milimeter per tahun.
Perbedaan kondisi lingkungan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: apakah Alas Purwo benar-benar mampu menyediakan habitat yang sesuai dengan kebutuhan biologis Badak Jawa?
Relokasi satwa yang terancam punah bukan sekadar memindahkan individu dari satu lokasi ke lokasi lain. Ketersediaan pakan, sumber air, vegetasi, daya dukung habitat, potensi penyakit, adaptasi lingkungan, hingga tingkat stres akibat proses pemindahan harus menjadi bagian dari kajian ilmiah sebelum keputusan diambil.
Di sisi lain, masyarakat juga mempertanyakan optimalisasi Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di Ujung Kulon yang memiliki luas sekitar 5.100 hektare. Kawasan yang dikembangkan untuk mendukung konservasi Badak Jawa tersebut dinilai perlu dimaksimalkan terlebih dahulu sebelum pemerintah mempertimbangkan pemindahan ke habitat baru.
Isu Tambang Emas Ikut Menjadi Sorotan
Di tengah polemik relokasi, muncul pula kecurigaan sebagian masyarakat mengenai kemungkinan adanya kepentingan ekonomi di balik perubahan kebijakan pengelolaan kawasan sekitar Ujung Kulon.
Sorotan tersebut mengarah pada aktivitas pertambangan emas di wilayah sekitar kawasan konservasi, termasuk aktivitas pertambangan PT Cibaliung Sumberdaya (PT CSD), anak perusahaan PT Aneka Tambang Tbk (Antam), yang disebut telah berhenti berproduksi sejak 2023.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai kemungkinan keterkaitan antara wacana pemindahan badak, perubahan pemanfaatan ruang, dan potensi kepentingan pertambangan di wilayah tersebut.
Namun, hingga saat ini, dugaan adanya hubungan antara rencana relokasi Badak Jawa dan kepentingan pembukaan akses pertambangan belum disertai bukti yang dapat memastikan adanya keterkaitan langsung. Karena itu, isu tersebut perlu dijawab melalui keterbukaan informasi, penelusuran perizinan, serta penjelasan resmi pemerintah dan pihak perusahaan terkait.
Terlebih, kawasan konservasi memiliki perlindungan hukum yang tidak dapat diabaikan hanya karena adanya perubahan kebijakan pengelolaan satwa.
Pemerintah: Relokasi Masih Sebatas Wacana
Menanggapi polemik tersebut, Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa gagasan pemindahan sebagian Badak Jawa semata-mata didasarkan pada pertimbangan mitigasi bencana. Ia juga menyatakan bahwa gagasan tersebut masih berada pada tahap awal dan belum menjadi keputusan pemerintah.
Kementerian Kehutanan melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Ristianto Pribadi, turut menegaskan bahwa belum ada keputusan final mengenai rencana pemindahan tersebut.
"Kementerian Kehutanan memandang Taman Nasional Alas Purwo sebagai calon lokasi yang sangat potensial untuk dikaji bagi pengembangan habitat kedua badak Jawa," ujarnya, Sabtu (14/11/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih membuka ruang kajian mengenai kemungkinan pengembangan habitat kedua bagi Badak Jawa. Meski demikian, penetapan lokasi baru semestinya didasarkan pada penelitian ilmiah, bukan hanya pertimbangan administratif ataupun mitigasi terhadap satu jenis ancaman bencana.
Dari sisi regulasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memperkuat kerangka perlindungan keanekaragaman hayati dan kawasan konservasi, termasuk larangan kegiatan pertambangan yang bertentangan dengan ketentuan perlindungan kawasan tersebut.
Pemindahan sebagian satwa juga tidak serta-merta mengubah status hukum Taman Nasional Ujung Kulon maupun menghapus nilai pentingnya sebagai kawasan konservasi dan bagian dari Situs Warisan Dunia UNESCO.
Konservasi Tidak Boleh Berhenti pada Pemindahan Satwa
Polemik ini pada akhirnya menghadirkan pertanyaan yang lebih besar mengenai arah kebijakan konservasi Badak Jawa di Indonesia. Apakah pengembangan habitat kedua merupakan strategi perlindungan jangka panjang yang didukung kajian ilmiah, atau justru berisiko mengalihkan perhatian dari persoalan mendasar yang harus diselesaikan di habitat aslinya?
Pengembangan habitat kedua memang dapat menjadi salah satu strategi konservasi untuk mengurangi risiko kepunahan akibat bencana maupun ancaman lainnya. Namun, strategi tersebut harus berjalan beriringan dengan penguatan perlindungan habitat asli, pengawasan kawasan, peningkatan populasi, dan penegakan hukum.
Ujung Kulon bukan sekadar lokasi tempat Badak Jawa ditemukan. Kawasan ini merupakan habitat alami terakhir bagi salah satu spesies paling langka di dunia yang keberadaannya menjadi tanggung jawab konservasi Indonesia dan masyarakat internasional.
Karena itu, setiap rencana besar yang menyangkut masa depan Badak Jawa harus dijalankan secara transparan, berbasis bukti ilmiah, dan melibatkan masyarakat setempat.
Jangan sampai atas nama mitigasi bencana dan konservasi, keputusan yang diambil justru menimbulkan persoalan ekologis dan sosial yang lebih besar.

