Warta Global Banten | Serang Raya- Proses seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten kembali menuai kritik tajam. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dikabarkan mengembalikan berkas hasil seleksi karena tidak dilampirkannya nilai manajemen talenta dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang merupakan komponen wajib dalam sistem merit.
Langkah pengembalian ini menjadi sinyal kuat adanya pelanggaran serius terhadap prinsip meritokrasi dan transparansi yang seharusnya menjadi fondasi reformasi birokrasi.
Koordinator Pusat BEM Banten Bersatu, Bagas Yulianto, menyebut pengembalian berkas oleh Kemendagri bukan sekadar koreksi administratif, melainkan “tamparan keras” atas buruknya integritas birokrasi di Provinsi Banten.
“Apa yang dilakukan Pansel sangat memalukan. Seleksi Sekda ini tidak hanya cacat prosedural, tapi telah mencoreng wajah birokrasi Banten di mata nasional,” ujar Bagas saat diwawancara, Jumat (13/6/2025).
Bagas menilai proses seleksi sejak awal sarat dengan kejanggalan: mulai dari penilaian yang tidak terbuka ke publik, indikator seleksi yang tidak jelas, hingga tidak disertakannya nilai manajemen talenta yang dinilai krusial.
“Ini bukan kelalaian biasa. Ini adalah bentuk pembangkangan terhadap aturan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti nama Deden Apriandhi, yang saat ini menjabat sebagai Plh Sekda dan disebut-sebut sebagai calon terkuat. Menurut Bagas, kedekatan Deden dengan Gubernur Andra Soni menjadi sorotan publik, apalagi nilai seleksi yang tiba-tiba “melonjak” tanpa dasar yang transparan.
“Ini menambah kuat dugaan bahwa proses seleksi ini hanya panggung formalitas untuk meloloskan figur titipan,” tambahnya.
Tak hanya menyasar Pansel, Bagas juga mengecam keterlibatan akademisi dalam proses seleksi, terutama nama Prof. Suwaib Amiruddin dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) yang duduk dalam Panitia Seleksi.
“Ketika akademisi diam menyaksikan kecurangan, maka ia telah mencemari nama baik institusi ilmiah. Dunia kampus harusnya jadi benteng moral, bukan perpanjangan kekuasaan,” katanya.
Sebagai bentuk perlawanan moral, BEM Banten Bersatu berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) dalam waktu dekat. Aksi ini akan melibatkan mahasiswa lintas kampus serta elemen masyarakat sipil.
“Kami akan turun! Karena kami tak mau birokrasi Banten dijalankan oleh pejabat yang lahir dari proses curang,” tegas Bagas.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Gubernur Andra Soni harus bertanggung jawab penuh atas kekisruhan ini.
“Ini bukan cuma salah Pansel. Gubernur tidak boleh bersembunyi di balik tim seleksi. Ini tanggung jawab moral dan politik beliau di hadapan rakyat!” pungkasnya.
Bagas bahkan menyebut bahwa kondisi ini menjadi indikasi kuat adanya dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang bertolak belakang dengan janji kampanye Andra Soni tentang “Banten Maju, Adil, Merata, dan Tidak Korupsi.”
“Jika wajah birokrasi Banten hari ini tercoreng, maka luka itu bukan hanya milik ASN, tapi milik seluruh rakyat. Kami mahasiswa akan berdiri di garis depan untuk memastikan jabatan publik tidak lagi jadi arena dagang kekuasaan,” tandasnya.
(Dir/Redaksi)
No comments:
Post a Comment