JAKARTA, 16 Oktober 2026 — Pelantikan empat wakil menteri oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis (15/10/2026) berlangsung ketika Indonesia masih menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Di tengah persoalan lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat, kualitas udara, dan aktivitas ekonomi, penambahan pejabat di lingkaran pemerintahan kembali memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana pemerintah menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas dalam pengambilan keputusan?
Berdasarkan keterangan resmi pemerintah, empat wakil menteri yang dilantik ialah Marsekal TNI Yusuf Jauhari dan Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon sebagai Wakil Menteri Pertahanan, Alim Setiawan Slamet sebagai Wakil Menteri Pertanian, serta M. Maulana Bungaran sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pengangkatan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 42/M Tahun 2026.
Secara konstitusional, presiden memiliki kewenangan untuk menyusun dan memperkuat jajaran pemerintahan. Namun, kewenangan tersebut tidak membuat setiap keputusan pengangkatan pejabat terbebas dari pertanyaan publik. Ketika bencana lingkungan masih berlangsung, pemerintah perlu menjelaskan bukan hanya siapa yang ditunjuk untuk menduduki jabatan tertentu, melainkan juga bagaimana penguatan birokrasi tersebut berkontribusi langsung terhadap penyelesaian persoalan masyarakat.
Pertanyaan itu menjadi semakin relevan ketika kebakaran tidak lagi sekadar menjadi persoalan musiman, tetapi berkembang menjadi krisis yang mengancam kesehatan, merusak lingkungan, dan mengganggu kehidupan warga.
Karhutla Membara, Pemerintah Dituntut Membuktikan Prioritasnya
Kondisi karhutla pada pertengahan Oktober 2026 menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi pemerintah belum selesai. Sekretariat Kabinet melaporkan pada 12 Oktober bahwa sekitar 639,23 hektare lahan di enam provinsi prioritas masih dalam proses pemadaman. Wilayah tersebut mencakup Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau.
Sementara itu, laporan Reuters pada 15 Oktober menggambarkan kebakaran yang meluas di sejumlah wilayah Indonesia, terutama Sumatra dan Kalimantan, serta dampak kabut asap yang melintasi perbatasan. Kebakaran gambut dan kondisi kering memperberat upaya pengendalian api.
Situasi ini menempatkan pemerintah di hadapan persoalan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pernyataan resmi atau instruksi dari pusat. Masyarakat membutuhkan udara yang layak dihirup, anak-anak membutuhkan lingkungan belajar yang aman, dan petugas di lapangan membutuhkan peralatan serta dukungan yang memadai.
Di sinilah ukuran kepemimpinan diuji. Presiden dapat melantik pejabat dalam waktu singkat, tetapi keberhasilan mengendalikan bencana membutuhkan koordinasi, perencanaan, anggaran, penegakan hukum, dan pengawasan yang konsisten. Pertanyaannya, apakah seluruh unsur tersebut sudah bekerja dengan kecepatan yang sebanding dengan besarnya ancaman?
Kritik terhadap pemerintah tidak harus berarti mengabaikan kerja petugas pemadam maupun aparat yang berada di lapangan. Justru sebaliknya, kerja keras mereka seharusnya menjadi alasan bagi pemerintah untuk memastikan bahwa dukungan kelembagaan benar-benar efektif. Jangan sampai petugas berhadapan dengan api di lapangan, sementara masyarakat hanya menerima laporan perkembangan tanpa kepastian kapan keadaan akan pulih.
Pelantikan Pejabat Bukan Jawaban Otomatis atas Krisis
Pelantikan wakil menteri kerap dijelaskan sebagai langkah untuk memperkuat koordinasi, membagi beban kerja, dan meningkatkan efektivitas pemerintahan. Secara administratif, alasan tersebut dapat dipahami. Namun, penambahan jabatan tidak dengan sendirinya menjamin bahwa pelayanan publik membaik atau krisis dapat ditangani lebih cepat.
Persoalan yang harus dijawab Presiden Prabowo adalah bagaimana memastikan setiap penataan birokrasi menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Jika penambahan wakil menteri dimaksudkan untuk mempercepat pekerjaan kementerian, publik berhak menuntut indikator yang jelas. Apa target kerja pejabat yang baru dilantik? Apa persoalan yang selama ini menghambat koordinasi? Bagaimana penambahan pejabat tersebut akan memperbaiki kinerja kementerian? Dan bagaimana masyarakat dapat menilai hasilnya?
Pertanyaan-pertanyaan itu penting agar pelantikan tidak berhenti sebagai peristiwa politik dan administratif yang ramai diberitakan selama sehari, lalu kehilangan relevansi ketika persoalan nyata kembali memenuhi ruang publik.
Kritik yang lebih mendasar juga menyangkut penggunaan sumber daya negara. Setiap jabatan memiliki konsekuensi administratif dan anggaran. Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa manfaat penambahan struktur sebanding dengan kebutuhan organisasi. Transparansi mengenai pembagian tugas, target, dan hasil kerja menjadi penting untuk menjaga akuntabilitas penggunaan sumber daya publik.
Masalahnya bukan sekadar jumlah pejabat. Masalahnya adalah apakah negara semakin efektif dalam melayani masyarakat atau justru semakin sulit menunjukkan siapa yang harus bertanggung jawab ketika kebijakan tidak mencapai hasil yang diharapkan.
Prabowo Harus Menjawab Kesenjangan antara Instruksi dan Hasil
Presiden Prabowo sebelumnya telah memimpin rapat terbatas untuk membahas penanganan karhutla pada 12 Oktober. Pemerintah juga menyampaikan bahwa lebih dari 60.000 personel dari berbagai instansi dikerahkan dalam operasi darat, disertai pemadaman melalui jalur udara dan operasi modifikasi cuaca. Pemerintah menyebut upaya pemadaman di area yang baru terdampak memiliki tingkat keberhasilan rata-rata lebih dari 80 persen.
Informasi tersebut perlu diperhitungkan secara adil. Pemerintah tidak dapat dikatakan sama sekali tidak melakukan penanganan. Ada pengerahan personel, operasi pemadaman, dan koordinasi antarlembaga yang telah berlangsung.
Namun, fakta adanya pengerahan sumber daya juga tidak otomatis mengakhiri pertanyaan tentang efektivitas kebijakan. Justru ketika personel dan berbagai perangkat telah dikerahkan, publik perlu memperoleh penjelasan mengapa kebakaran masih berlangsung, wilayah mana yang paling membutuhkan bantuan tambahan, dan apa hambatan utama yang belum berhasil diatasi.
Instruksi presiden harus dapat ditelusuri hingga hasil di lapangan. Rapat terbatas, perintah optimalisasi, dan pergantian pejabat merupakan bagian dari proses pemerintahan. Namun, masyarakat membutuhkan hasil yang lebih konkret daripada daftar kegiatan administratif.
Presiden Prabowo perlu memastikan bahwa laporan dari kementerian dan lembaga tidak hanya berisi jumlah personel, luas wilayah operasi, atau banyaknya rapat koordinasi. Laporan tersebut juga harus menjelaskan perubahan kondisi dari hari ke hari, perkembangan kualitas udara, dampak terhadap kesehatan warga, jumlah wilayah yang berhasil dipulihkan, dan tindakan terhadap pihak yang terbukti melanggar hukum.
Tanpa ukuran yang terbuka dan dapat diperiksa, pemerintah berisiko terjebak dalam pola kerja yang menonjolkan aktivitas, tetapi kurang menjelaskan dampak akhirnya.
Kepemimpinan tidak hanya terlihat ketika seorang presiden memberikan instruksi. Kepemimpinan juga terlihat ketika pemerintah bersedia menjelaskan apa yang belum berhasil, mengapa kegagalan terjadi, dan tindakan korektif apa yang akan dilakukan.
Ancaman Asap dan Tanggung Jawab Negara terhadap Masyarakat
Dampak karhutla tidak berhenti pada kawasan hutan yang terbakar. Asap dapat mengganggu pernapasan, mengurangi jarak pandang, menghambat perjalanan, dan memaksa masyarakat mengubah aktivitas sehari-hari. Anak-anak, lansia, serta orang yang memiliki masalah pernapasan termasuk kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus.
Reuters pada 14 Oktober melaporkan memburuknya polusi udara akibat kebakaran di kawasan Asia Tenggara, termasuk penutupan kegiatan belajar tatap muka di Timor-Leste dan gangguan kualitas udara di Singapura. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dampak kebakaran di Indonesia juga dapat melampaui batas administratif dan menjadi persoalan regional.
Situasi tersebut seharusnya mendorong pemerintah untuk memperkuat komunikasi risiko kepada masyarakat. Warga perlu memperoleh informasi kualitas udara yang mudah dipahami, petunjuk perlindungan kesehatan, serta pemberitahuan yang tepat waktu apabila kondisi memburuk.
Dalam keadaan darurat, masyarakat tidak seharusnya dipaksa mencari sendiri informasi yang tersebar di berbagai instansi. Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan bahwa informasi penting tersedia secara konsisten dan dapat diakses oleh kelompok masyarakat yang paling terdampak.
Presiden juga perlu memastikan bahwa penanganan darurat tidak hanya berorientasi pada pemadaman. Layanan kesehatan, perlindungan kelompok rentan, dukungan bagi sekolah, dan pemulihan mata pencaharian masyarakat harus menjadi bagian dari respons pemerintah.
Sebab, ketika warga mengalami gangguan kesehatan atau kehilangan hari kerja akibat asap, dampak bencana tidak bisa diukur hanya dengan luas lahan yang terbakar. Ada pula biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat, termasuk mereka yang tidak memiliki kemampuan memadai untuk melindungi diri dari polusi.
Pergantian Pejabat di Tengah Krisis: Momentum atau Sekadar Penataan Birokrasi?
Pada 15 Oktober 2026, Presiden Prabowo juga melantik Jenderal TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Satyawan Pudyatmoko sebagai pimpinan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Kedua posisi tersebut memiliki kaitan dengan pengelolaan bencana dan pemulihan ekosistem.
Pergantian kepemimpinan di lembaga terkait dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki koordinasi dan mempercepat respons. Akan tetapi, perubahan personel juga membawa tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses transisi tidak menghambat pekerjaan yang sedang berjalan.
Kepala lembaga yang baru harus segera memahami situasi, menentukan prioritas, dan memastikan program yang sudah berlangsung tetap berjalan. Pemerintah juga harus menghindari keadaan ketika pergantian pejabat justru membuat koordinasi berulang dari awal, sementara kebakaran terus meluas.
Di titik ini, pertanyaan kepada Presiden Prabowo bukan apakah pergantian pejabat boleh dilakukan ketika bencana terjadi. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah setiap pergantian tersebut disertai rencana kerja yang konkret dan pembagian tanggung jawab yang tidak tumpang tindih.
Apabila penataan kelembagaan memang bertujuan memperkuat penanganan karhutla, pemerintah perlu menunjukkan bagaimana perubahan tersebut mempercepat pemadaman, memperkuat pencegahan, dan memperbaiki pemulihan lingkungan.
Publik tidak cukup diberi penjelasan bahwa lembaga baru telah dibentuk atau pejabat baru telah dilantik. Masyarakat perlu mengetahui apa yang berubah setelah keputusan tersebut diambil.
Bantuan Internasional dan Pertanyaan tentang Kecepatan Respons
Persoalan karhutla juga memperlihatkan pentingnya kecepatan pengambilan keputusan. Reuters pada 16 Oktober melaporkan bahwa Presiden Prabowo telah menyetujui penerimaan bantuan dari negara-negara tetangga untuk menangani kebakaran. Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyatakan bahwa pembahasan teknis dilakukan bersama BNPB untuk menindaklanjuti tawaran bantuan tersebut.
Perkembangan ini menunjukkan adanya langkah pemerintah untuk membuka ruang kerja sama internasional. Namun, keputusan menerima bantuan baru akan memberikan manfaat apabila segera diterjemahkan menjadi tindakan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Dalam situasi bencana, waktu memiliki konsekuensi nyata. Penundaan yang tidak perlu dapat memperpanjang paparan asap, menambah beban petugas, dan meningkatkan biaya pemulihan. Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan jenis bantuan yang dibutuhkan, proses penyalurannya, wilayah sasaran, serta alasan teknis apabila terdapat tawaran yang belum dapat ditindaklanjuti.
Kritik terhadap kecepatan respons bukan berarti setiap bantuan asing harus diterima tanpa pemeriksaan. Koordinasi, keselamatan operasi, dan kesesuaian peralatan tetap perlu dipertimbangkan. Namun, prosedur tersebut seharusnya dijalankan secara efisien, dengan keselamatan masyarakat sebagai pertimbangan utama.
Pemerintah juga perlu menjelaskan apakah kapasitas nasional telah mencukupi atau masih membutuhkan dukungan tambahan. Keterbukaan semacam ini bukan tanda kelemahan, melainkan bagian dari pertanggungjawaban ketika suatu masalah melampaui kemampuan satu wilayah atau membutuhkan kerja sama lintas negara.
Pencegahan Karhutla: Jangan Hanya Sibuk Memadamkan Api
Salah satu kritik terpenting terhadap penanganan karhutla adalah risiko pemerintah terlalu berfokus pada keadaan darurat, sementara penyebab berulangnya kebakaran belum ditangani secara memadai.
Pemadaman memang harus menjadi prioritas ketika api sudah menyala. Namun, kebijakan yang hanya mengandalkan pemadaman akan terus menghadapi persoalan serupa setiap kali kondisi kering meningkatkan risiko kebakaran.
Pemerintah perlu memperkuat pengawasan lahan rawan, pengelolaan tata air gambut, deteksi dini, penegakan hukum, dan pemulihan ekosistem yang rusak. Selain itu, perlu ada evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban perusahaan dan pemilik konsesi, dengan tindakan hukum berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada masyarakat kecil yang melakukan pembakaran. Apabila penyelidikan menemukan pelanggaran oleh perusahaan atau pemegang izin, tindakan harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa membedakan besarnya pengaruh ekonomi maupun kedekatan dengan kekuasaan.
Pada saat yang sama, kebijakan pencegahan perlu memperhitungkan kondisi petani dan masyarakat lokal. Mereka membutuhkan pendampingan, akses terhadap metode pembukaan lahan tanpa bakar, serta dukungan ekonomi agar praktik yang lebih aman dapat diterapkan secara berkelanjutan.
Presiden Prabowo perlu memastikan bahwa pencegahan karhutla menjadi pekerjaan lintas sektor, bukan sekadar urusan lembaga penanggulangan bencana. Kementerian terkait, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pengelola kawasan harus memiliki target yang saling terhubung.
Tanpa pendekatan tersebut, pemerintah berisiko menghabiskan energi dan anggaran berulang kali untuk menghadapi bencana yang sebagian risikonya seharusnya dapat ditekan melalui pencegahan.
Opini: Jangan Biarkan Seremoni Menutupi Persoalan yang Belum Selesai
Momentum pelantikan wakil menteri di tengah ancaman karhutla layak menjadi bahan evaluasi terhadap cara pemerintah menentukan prioritas. Kritik ini bukan tuduhan bahwa pelantikan telah menyebabkan penanganan bencana terbengkalai. Persoalan yang perlu diuji adalah apakah agenda penataan pemerintahan berjalan seiring dengan respons yang memadai terhadap kebutuhan mendesak masyarakat.
Presiden Prabowo perlu menjawab pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar alasan pengangkatan pejabat: apa hasil konkret yang ingin dicapai, bagaimana hasil tersebut diukur, dan siapa yang bertanggung jawab apabila target tidak tercapai?
Kritik paling tajam justru muncul ketika pemerintah memiliki banyak instrumen kekuasaan, lembaga, anggaran, dan personel, tetapi masyarakat masih harus menghadapi dampak bencana tanpa kepastian yang memadai. Kesenjangan antara kapasitas negara dan pengalaman warga itulah yang perlu dijelaskan melalui evaluasi kebijakan yang terbuka.
Pemerintah tidak bisa hanya meminta masyarakat memahami kompleksitas birokrasi. Sebaliknya, birokrasi harus bekerja untuk mempermudah penyelesaian persoalan masyarakat. Jika koordinasi lambat, perbaiki koordinasi. Jika pencegahan tidak efektif, evaluasi kebijakannya. Jika pengawasan lemah, perkuat mekanisme pertanggungjawaban. Dan jika terdapat pelanggaran, proses sesuai hukum.
Presiden juga perlu memastikan bahwa setiap kementerian dan lembaga memahami prioritas bersama. Penambahan pejabat tidak boleh membuat tanggung jawab semakin kabur. Ketika satu persoalan melibatkan banyak institusi, harus ada pembagian tugas yang tegas sehingga tidak ada pihak yang berlindung di balik kewenangan lembaga lain.
Masyarakat berhak menuntut pemerintahan yang bukan hanya aktif mengumumkan kebijakan, melainkan juga terbuka terhadap evaluasi atas pelaksanaannya. Kritik publik seharusnya dipandang sebagai bagian dari pengawasan demokratis, bukan sebagai gangguan terhadap pemerintah.
Kesimpulan: Ukuran Kepemimpinan Ada pada Pertanggungjawaban
Pelantikan wakil menteri dan penataan lembaga negara merupakan bagian dari proses pemerintahan. Namun, di tengah ancaman karhutla, keputusan tersebut harus dinilai bersama dengan kemampuan pemerintah merespons persoalan yang mendesak.
Prabowo memiliki kewenangan untuk menentukan susunan pejabat dan arah kebijakan. Bersamaan dengan kewenangan itu, terdapat tanggung jawab untuk memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara efektif, keselamatan masyarakat dilindungi, dan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah telah melaporkan pengerahan personel, operasi pemadaman, dan langkah koordinasi. Tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa upaya tersebut menghasilkan perbaikan yang nyata dan berkelanjutan, sekaligus menjelaskan hambatan yang masih tersisa.
Pertanyaan publik terhadap prioritas pemerintah tidak akan selesai hanya dengan pelantikan baru atau pernyataan bahwa penanganan sedang dilakukan. Jawabannya harus terlihat melalui perkembangan kondisi di lapangan, keterbukaan data, perlindungan warga, penegakan hukum, dan pencegahan kebakaran pada masa mendatang.
Pada akhirnya, jabatan adalah instrumen untuk menjalankan tanggung jawab negara, bukan tujuan akhir pemerintahan. Ketika masyarakat menghadapi ancaman asap, ukuran keberhasilan pemerintah bukanlah seberapa sering pejabat dilantik atau seberapa banyak instruksi disampaikan, melainkan seberapa efektif keputusan tersebut melindungi kehidupan warga.
Prabowo dan jajaran pemerintahannya kini menghadapi tuntutan yang jelas: menunjukkan bahwa penguatan birokrasi benar-benar menghasilkan tindakan yang lebih cepat, kebijakan yang lebih terukur, dan pertanggungjawaban yang lebih terbuka. Sebab, bagi masyarakat yang terdampak karhutla, keberhasilan negara tidak diukur dari seremoni di istana, tetapi dari perubahan nyata yang mereka rasakan di tempat tinggal mereka.
