Warta Global Banten | Revolusi tak selalu identik dengan kekerasan dan peperangan. Dalam sejarah revolusi dunia, People Power pernah terjadi di Jerman, Georgia, Cekoslovakia, Filipina, dan beberapa negara Timur Tengah.
Pada periode 1965-1986, pemerintahan Filipina dipimpin oleh presiden Ferdinand Marcos. Pada masa pemerintahannya, FIlipina mengalami krisis ekonomi dan politik. Krisis ekonomi dan politik di Filipina tumbuhkan gelombang perlawanan dari masyarakat dan kelompok oposisi.
Rezim Ferdinand Marcos memimpin secara diktator dan kerap melakukan tindakan represif terhadap aktivis dan oposisi. Utang Filipina yang mencapai 25 Miliar dollar AS pada tahun 1983. Pembunuhan terhadap mantan senator Benigno Aquino Jr pada 21 Agustus 1983. Adanya indikasi kecurangan pada Pemilu 1986 yang dilakukan oleh Ferdinand Marcos.
Pada 21 Agustus 1983, terjadi pembunuhan terhadap Benigno Aquino Jr yang merupakan pemimpin golongan oposisi Filipina. Benigno ditembak saat kembali dari pengasingannya di Amerika Serikat. Dalam buku Krisis Filiphina: Zaman Marcos dan Keruntuhannya (1988) karya John Bresnan, peristiwa penembakan Benigno Aquino Jr membangkitkan perlawanan golongan oposisi di seluruh pelosok negeri.
Bahkan, sebagian sekutu pemerintahan berbalik untuk melawan Ferdinand Marcos. Pada tahun 1986, Ferdinand Marcos yang disudutkan oleh krisis ekonomi dan politik dalam negeri meminta pengadaan pemilu presiden secepat mungkin.
Golongan oposisi dan masyarakat anti Ferdinand Marcos menyatukan kekuatan untuk memenangkan Corazon Aquino dalam pemilu. Pada pemilu 1986, Ferdinand Marcos melakukan intimidasi dan kecurangan terhadap suara masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan kemarahan golongan oposisi dan rakyat Filipina. Mereka menganggap bahwa Ferdinand Marcos telah melakukan penghianatan terhadap demokrasi dan kemanusiaan di Filipina.
Pada 22-25 Februari 1986, masyarakat Filipina melakukan aksi demonstrasi besar-besaran untuk menolak hasil pemilu. Demonstran berkumpul di Epifanio de los Santos Avenue (EDSA) yang merupakan pusat politik di Filipina. Demonstrasi yang berlangsung secara damai ini pada akhirnya mampu gulingkan rezim Ferdinand Marcos. Cory Aquino dan para pendukung umumkan berakhirnya kediktatoran di Filipina dan gerakan People Power tanpa pertumpahan darah telah menang.
Peristiwa gerakan rakyat Filipina dalam Revolusi Damai dapat menjadi cerminan pengalaman bagi rakyat Indonesia. Jangan melihat pemilu (Pilpres dan Pileg) 2014,.2019, dan 2024 baik - baik saja. Pemilu 2024 ini paling brutal yang tidak mematuhi asas konstitusional.
Hasil pemilu 2024 ini penuh kejanggalan, curang, ancaman, dan kejahatan yang sempurna. Maka pemilu wajib diulang dengan syarat - syarat yang harus disepakati, seperti komitmen mendiskualifikasi pasangan calon yang bermasalah dan bagian dari kejahatan pemilu. Karena cara itu, untuk kembalikan eksistensi negara: konstitusi dan hukum.
Pemilu 2024 telah melucuti daulat suara rakyat, tidak lagi bebas dan fair dalam usaha mendapat mandat rakyat secara sah. Pemerintahan kedepan, bisa tidak sah, apabila satu suara rakyat dilucuti dan dicurangi. Pemerintah yang ideal itu, lahir dari hasil pemilu yang berkeadilan, terbuka dan fair.
Apabila sekarang, tuntutan rakyat tidak berhasil melalui gerakan pressure group, hak angket, interpelasi, dan jalur sengketa Mahkamah Konstitusi. Maka jalan lain ada dua yakni tuntutan ke Mahkamah Internasional dan gerakan rakyat lakukan pemakzulan.
Jalan ekstremnya pembentukan pemerintahan transisi diluar otoritas lembaga negara. Karena kekuasaan menolak untuk keadilan pemilu. Tuan paduka penguasa masih ingin bercokol tanpa mengindahkan batas - batas regulasi kekuasaan negara.
Selain itu, apabila terjadi kebuntuan lembaga DPR menjalankan tugas dan fungsi dalam agenda usulan Hak Angket untuk mengawasi hasil pemilu 2024 ini. Pemerintah yang tidak dibenarkan adalah mementingkan kepentingan diri sendiri, keluarga, oligarki, diktator, dan korup.
Maka gerakan rakyat: revolusi sebagai jalan perubahan harus ditempuh. Apapun resikonya. Syaratnya, sudah terpenuhi. Karena kalau dibiarkan pemilu 2024 ini, disahkan. Maka, kedepan sulit diperbaiki. Untuk memecah kebuntuan bernegara, Revolusi Jalan Perubahan menjadi jawaban yang sesungguhnya harus dilakukan.
Sistematika revolusi jalan perubahan, syaratnya terpenuhi untuk dilakukan. Isu - isu yang ganjal dalam sistem bernegara, banyak terabaikan, adalah: pertama, pilpres curang 2024 yang diprediksi membawa Indonesia menjadi negara gagal. Kedua: kondisi perut rakyat sedang menyempit dengan kuota ketersediaan bahan pangan dapur tak lagi menunjang. Ketiga: kebijakan negara pada penopang alat produksi dan cabang produksi usaha maupun sumberdaya alam kini menipis. Sementara, negara tak bertanggung jawab terhadap keberlangsung kegiatan ekonomi kerakyatan.
Keempat: konstitusi tak lagi dipercaya. UUD 1945 tak lagi pikiran murni dari keluhuran bangsa dan negara. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga dan ejawantah konstitusi untuk keadilan, tak lagi dipercaya rakyat. Kelima: hukum dan pengadilan yang diperjual belikan. Mafia - mafia hukum kian berjamur tanpa rasa iba. Keenam: Land Reform Agraria yang membawa konflik komunal antar keluarga dari masyarakat tak terselesaikan secara berkeadilan. Ketujuh: kemiskinan ekstrem yang mencapai jutaan tak lagi prioritas negara untuk diselesaikan maupun isu - isu krusial lainnya.
Syarat lain, terpenuhinya pemimpin gerakan revolusi. Kurun waktu beberapa bulan ini, sudah banyak muncul. Tetapi, belum miliki keberanian menyatakan secara terbuka. Kalkulasi gerakan kian mengkristal. Tantangan paling besar dihadapi yakni: kekuatan rakyat masih selebrasi berharap periuk nasi terpenuhi. Bahkan, power pemimpin gerakan yang melawan, cenderung mencari untung dan jalan praktis. Berharap ada tawaran menteri, bisnis, investasi, komisaris, direktur, wakil menteri, sekretaris menteri dan lainnya.
Tantangan lainnya, masih berorientasi pada kalkulasi pendanaan gerakan. Sebagian besar kelompok gerakan rakyat, masih saling mencurigai. Belum percaya diri untuk melakukan revolusi. Selain dipengaruhi anasir operasi - operasi intelijen yang sudah pasti dilakukan. Juga belum tergugah secara penuh dalam misi penyelamatan negara. Sejauh mana gerakan revolusi bisa dilakukan?. Jawabannya, diserahkan pada rakyat.[] (HSW)
===========
DISCLAIMER:
Tulisan ini bukan produk Jurnalistik serta tidak mewakili sikap atau pendapat Warta Global Banten, melainkan OPINI pribadi Penulis dan menjadi tanggung jawab Penulis.
Tulis opini Anda seputar isu terkini di Opini Warta Global Banten. Kirim ke wartaglobalbanten@gmail.com
No comments:
Post a Comment