CILEGON, — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Cilegon menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Cilegon dan Kantor Pemerintah Kota Cilegon, Selasa (15/9/2026).
Aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa yang menuntut adanya ruang keterlibatan publik, khususnya pemuda, masyarakat, dan mahasiswa, dalam proses perencanaan serta pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Aan Solihan, mengatakan kedatangan HMI bukan sekadar menyampaikan tuntutan, tetapi juga ingin berdialog langsung dengan pihak legislatif maupun eksekutif.
"Kita teman-teman HMI menuntut untuk bertemu dengan Pemerintah Kota Cilegon, baik legislatif maupun eksekutif. Namun, pada aksi hari ini dari kedua belah pihak belum bisa menemui kami," kata Aan saat ditemui di lokasi aksi.
Menurut dia, aksi tersebut merupakan langkah awal HMI Cabang Kota Cilegon untuk mendorong pemerintah dan DPRD membuka ruang dialog yang lebih luas dengan mahasiswa dan masyarakat.
Aan menegaskan, pihaknya bahkan berencana melakukan aksi lanjutan dengan mendirikan tenda atau camp di lokasi hingga aspirasi mereka mendapat respons dari pihak berwenang.
"Ini mungkin langkah awal pertama dari HMI Cabang Kota Cilegon. Kita akan sama-sama ngecamp untuk bagaimana bisa bertemu dengan pihak yang berwenang," ujarnya.
Ia mengatakan, berdasarkan surat pemberitahuan aksi, kegiatan tersebut direncanakan berlangsung selama tiga hari sebagai bagian dari proses penyampaian aspirasi.
HMI juga telah menyiapkan sejumlah rekomendasi serta fakta integritas yang diharapkan dapat dibahas dan ditandatangani bersama ketika pertemuan dengan pemerintah maupun DPRD terealisasi.
"Kalau berbicara surat, tiga hari sampai tersampaikan aspirasinya. Karena memang fakta integritas yang sudah kita buat dan segala macam, tujuannya untuk ditandatangani. Di situ juga ada penyampaian rekomendasi-rekomendasi," kata Aan.
Ia menambahkan, dirinya berencana bertahan di lokasi aksi hingga Wali Kota Cilegon Robinsar bersedia menemui massa aksi.
"Saya rencananya menginap sampai Wali Kota Robinsar menemui kita," tegasnya.
Meski demikian, Aan memastikan HMI siap membuka ruang diskusi apabila pemerintah bersedia menemui mereka.
Menurutnya, persoalan tidak berhenti pada pertemuan semata. HMI akan mengawal setiap hasil pembahasan maupun komitmen yang disepakati bersama.
"Kita kalau ditemui, kita akan langsung diskusi. Apa pun hasilnya nanti akan kita kawal," ujarnya.
Salah satu poin utama yang didorong HMI adalah pembentukan forum yang memungkinkan pemuda, masyarakat, dan mahasiswa terlibat dalam proses perencanaan dan pembahasan APBD Kota Cilegon.
HMI menilai keterlibatan publik penting agar kebijakan anggaran daerah tidak hanya dibahas di ruang pemerintahan, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
"Makanya kita merekomendasikan untuk ada forum yang membahas APBD. Kita meminta pemuda, masyarakat, dan mahasiswa dilibatkan dalam perencanaan serta pembahasan APBD Kota Cilegon," kata Aan.
Aksi HMI tersebut sekaligus menjadi ujian bagi Pemerintah Kota Cilegon dan DPRD dalam merespons tuntutan keterbukaan ruang partisipasi publik. Dialog menjadi langkah penting agar perbedaan pandangan antara mahasiswa dan pemerintah tidak berhenti pada aksi jalanan, tetapi berlanjut menjadi pembahasan yang konkret dan terukur.
