CILEGON, — Sejumlah jurnalis yang hendak melakukan konfirmasi terkait kegiatan pembangunan yang dikerjakan kelompok masyarakat (Pokmas) di Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, mengaku mendapat sambutan yang dinilai kurang kooperatif dari pihak kelurahan.
Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (13/8/2026), saat kegiatan proyek Pokmas termin pertama disebut tengah menjalani proses opname.
Jurnalis yang datang ke kantor Kelurahan Grogol bermaksud meminta informasi mengenai kegiatan tersebut, termasuk mengonfirmasi pihak Pokmas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan.
Namun, ketika dimintai nomor kontak ketua Pokmas, Lurah Grogol Firman mengatakan dirinya tidak dapat memberikan nomor tersebut.
"Maaf, saya enggak bisa ngasih nomor HP ketua Pokmas," ujar Firman.
Tak lama kemudian, Firman menyampaikan bahwa dirinya harus menemui tamu dari Dinas Sosial terkait Program Keluarga Harapan (PKH). Ia kemudian meninggalkan jurnalis yang masih berada di ruang tunggu.
Sikap tersebut kemudian mendapat sorotan dari Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia, Neni. Ia menilai pejabat publik semestinya membangun komunikasi yang baik dengan insan pers, khususnya ketika jurnalis menjalankan fungsi kontrol sosial dan meminta informasi mengenai kegiatan pemerintahan.
"Harusnya seluruh pejabat publik itu bersinergi dengan rekan media. Jangan takut, jangan alergi, karena kegiatan apa pun yang berkaitan dengan pemerintahan harus transparan supaya masyarakat tahu. Jangan ditutup-tutupi," kata Neni.
Menurut Neni, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, ia berharap persoalan tersebut menjadi perhatian agar komunikasi antara pemerintah kelurahan dan insan pers dapat berjalan lebih baik.
Neni juga berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi pada pejabat publik lainnya.
"Kami berharap aduan ini menjadi atensi ke depannya. Jangan sampai hal seperti ini terjadi lagi. Jurnalis dan pihak kelurahan harus bisa terjalin harmonis dengan baik sehingga bersama-sama dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, terkait pelaksanaan proyek Pokmas termin pertama yang disebut sedang dalam proses opname, diperlukan informasi lebih lanjut dari pihak terkait mengenai nilai anggaran, volume pekerjaan, pelaksana kegiatan, serta hasil pemeriksaan pekerjaan.
Konfirmasi kepada pihak kelurahan maupun Pokmas penting dilakukan agar informasi yang disampaikan kepada publik berimbang dan tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.
