CILEGON — Permintaan maaf publik PT Orang Tua (OT) Group terkait kontroversi tantangan menghafal Al-Qur’an berhadiah minuman keras patut diapresiasi sebagai bentuk tanggung jawab moral perusahaan.
Namun, permintaan maaf dinilai tidak semestinya menjadi akhir dari persoalan. Peristiwa tersebut justru membuka pertanyaan yang lebih mendasar mengenai keberadaan industri minuman beralkohol di Provinsi Banten yang selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan kultur keislaman yang kuat.
Persoalan tersebut bukan semata-mata kesalahan komunikasi pemasaran. Publik juga perlu mempertanyakan bagaimana produk minuman beralkohol dapat tetap diproduksi dan beredar ketika pada saat yang sama masyarakat Banten berupaya mempertahankan identitasnya sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai iman dan takwa.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan dan perizinan industri minuman beralkohol di Banten.
Banten dan Identitas Bumi Santri
Banten memang dikenal sebagai salah satu provinsi industri. Namun, pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari besarnya investasi, nilai produksi, penerimaan negara, maupun jumlah tenaga kerja yang terserap.
Banten memiliki sejarah panjang sebagai wilayah yang memiliki keterkaitan kuat dengan perkembangan Islam di Nusantara.
Kesultanan Banten pernah menjadi pusat perdagangan dan peradaban penting. Nama Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan Ageng Tirtayasa, hingga Syekh Yusuf al-Makassari menjadi bagian dari sejarah yang melekat dengan identitas masyarakat Banten.
Karena itu, arah pembangunan Banten semestinya tidak hanya menjawab pertanyaan berapa besar investasi yang masuk, tetapi juga investasi seperti apa yang sesuai dengan karakter masyarakat dan generasi seperti apa yang hendak dibangun.
Di titik inilah keberadaan industri minuman beralkohol menjadi bahan perdebatan.
Legalitas sebuah usaha memang penting dalam negara hukum. Namun, legalitas administratif tidak serta-merta menutup ruang bagi masyarakat untuk mempertanyakan dampak sosial, moral, dan kebijakan dari keberadaan industri tersebut.
Jika sebuah industri telah memperoleh izin sesuai ketentuan, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan keberadaannya tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
Ketika muncul penolakan dari masyarakat, keresahan tokoh agama, maupun kekhawatiran terhadap dampak terhadap generasi muda, pemerintah semestinya membuka ruang evaluasi secara objektif.
Pertanyaannya bukan hanya apakah izin tersebut sah, tetapi apakah keberadaan industri itu masih layak dipertahankan dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat dan arah pembangunan daerah.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga perlu duduk bersama untuk membahas persoalan tersebut secara terbuka.
Jangan sampai daerah harus menghadapi berbagai persoalan sosial dari suatu industri, sementara keputusan strategis mengenai keberadaan industrinya berada pada level pemerintahan yang berbeda.
Jangan Hanya Menghitung Keuntungan Ekonomi
Salah satu alasan yang kerap digunakan untuk mempertahankan industri adalah kontribusinya terhadap investasi, lapangan kerja, dan penerimaan negara.
Argumentasi tersebut tentu perlu diperhitungkan. Namun, pembangunan tidak semestinya berhenti pada kalkulator ekonomi.
Pemerintah juga perlu melihat potensi biaya sosial yang muncul dari konsumsi alkohol, termasuk persoalan kesehatan, keselamatan, ketertiban, dan perlindungan generasi muda.
Dengan demikian, evaluasi terhadap industri minuman beralkohol harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan berapa besar penerimaan ekonomi yang dihasilkan.
Tidak semua aktivitas ekonomi harus dipertahankan hanya karena memberikan keuntungan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menentukan arah pembangunan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Visi Iman dan Takwa Harus Diterjemahkan
Pancasila menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama. Nilai tersebut semestinya menjadi salah satu pertimbangan dalam merumuskan kebijakan publik, tanpa mengabaikan prinsip negara hukum dan keberagaman masyarakat.
Terlebih bagi Banten, identitas sebagai wilayah religius seharusnya tidak berhenti pada slogan, spanduk, atau seremoni.
Jika visi pembangunan Banten menempatkan iman dan takwa sebagai bagian penting dalam pembangunan manusia, maka visi tersebut semestinya diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konkret.
Marwah Banten tidak cukup dibangun melalui romantisme sejarah Kesultanan Banten. Nilai-nilai yang diwariskan sejarah tersebut juga harus tercermin dalam kebijakan hari ini.
Kontroversi challenge Al-Qur’an berhadiah minuman keras semestinya menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi yang lebih luas terhadap industri minuman beralkohol di Banten.
Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Serang, serta kementerian dan lembaga terkait perlu membuka pembahasan mengenai legalitas, tata ruang, dampak sosial, penerimaan ekonomi, perlindungan generasi muda, serta aspirasi masyarakat.
Aspirasi ulama dan masyarakat juga perlu ditempatkan sebagai bagian dari pertimbangan kebijakan, bukan sekadar didengar tanpa tindak lanjut.
Jika pemerintah menilai industri tersebut tetap diperlukan dari sisi ekonomi, maka perlu ada kajian terbuka mengenai dampak dan manfaatnya. Sebaliknya, jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa keberadaannya tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat dan arah pembangunan daerah, pemerintah harus berani mengambil keputusan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Bukan Investasi Versus Agama
Persoalan ini semestinya tidak ditempatkan sebagai pertentangan antara investasi dan agama, ataupun antara lapangan kerja dan moralitas.
Pemerintah dapat menyiapkan skema transisi apabila suatu saat terdapat kebijakan perubahan terhadap industri tersebut, termasuk pengembangan industri alternatif dan perlindungan terhadap tenaga kerja.
Tujuan akhirnya adalah menghadirkan model pembangunan yang menempatkan manusia, keselamatan masyarakat, moralitas, dan masa depan generasi sebagai bagian penting dari kebijakan ekonomi.
Banten tidak kekurangan kawasan industri. Yang perlu dijaga adalah arah pembangunan dan karakter masyarakatnya.
Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya bertanya, “Berapa keuntungan yang diperoleh?”
Pertanyaan yang juga harus dijawab adalah, “Apa dampaknya bagi masyarakat dan generasi mendatang?”
Permintaan Maaf Bukan Akhir Persoalan
Permintaan maaf perusahaan merupakan langkah yang patut dihargai. Namun, apabila kontroversi tersebut telah membuka persoalan yang lebih luas, maka pemerintah juga perlu melihat akar masalahnya.
Jika sebuah produk dinilai tidak pantas dijadikan hadiah dalam kegiatan yang berkaitan dengan Al-Qur’an, publik memiliki alasan untuk mempertanyakan bagaimana produk tersebut diproduksi, diedarkan, dan dikonsumsi di tengah masyarakat.
Karena itu, evaluasi terhadap industri minuman beralkohol di Banten perlu dilakukan secara transparan dan berdasarkan data serta ketentuan hukum yang berlaku.
Bagi masyarakat yang menginginkan penutupan pabrik minuman beralkohol di Banten, aspirasi tersebut patut disampaikan melalui jalur konstitusional dan mekanisme hukum yang tersedia.
Pada akhirnya, pilihan pembangunan bukan sekadar soal berapa banyak investasi yang dapat didatangkan, melainkan juga tentang masyarakat seperti apa yang hendak dibentuk.
Banten dapat menjadi provinsi industri yang maju sekaligus mempertahankan identitas sosial dan budayanya.
Bukan sekadar meminta maaf. Pemerintah perlu berani mengevaluasi. Bukan sekadar mengejar investasi, tetapi memastikan investasi benar-benar memberi kehidupan dan tidak mengorbankan masa depan generasi.
Ditulis di Mekah Al-Mukarramah, 15 Agustus 2026 / 02 Rabiul Awal 1448 H.
Pena Subuh — Wari Syadeli
